PKB Siap Bahas Lima Raperda, Soroti Sinkronisasi RPJMD hingga Prioritas Pangan Lokal

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan siap membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama pemerintah daerah pada tahapan selanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, H. Parmana Setiawan, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap lima raperda di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, Senin (2/3/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi PKB menilai Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Barito Utara.

“RPJMD ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Program-program yang dirancang harus efektif dan efisien agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Parmana.

Fraksi PKB menyoroti pentingnya kesesuaian RPJMD daerah dengan RPJMN 2025–2029 yang telah diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. PKB mempertanyakan bagaimana program daerah diselaraskan dengan 83 kegiatan utama dalam RPJMN tersebut.

Selain itu, Fraksi PKB juga meminta penegasan solusi konkret terhadap persoalan krusial daerah seperti penanggulangan banjir dan pengelolaan sampah. Dalam bidang sumber daya manusia dan ekonomi, PKB mempertanyakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta pemerataan pendidikan melalui program beasiswa maupun sekolah gratis.

Terkait Raperda Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Fraksi PKB menyambut baik regulasi tersebut sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

PKB berharap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat terintegrasi melalui Rencana Aksi Daerah (RAD-PUG) yang jelas dan terukur, sehingga Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Barito Utara terus meningkat secara terpadu di seluruh perangkat daerah.

Dalam pembahasan Raperda tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman, PKB menekankan percepatan penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah dan tim verifikasi agar lebih proaktif menagih kewajiban pengembang, karena keterlambatan penyerahan sering menghambat alokasi anggaran pemeliharaan dari APBD dan berdampak pada kerusakan fasilitas publik. PKB juga mendorong adanya sanksi tegas terhadap pengembang yang lalai.

Sementara itu, terkait Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi PKB menekankan pentingnya validitas data dan kejelasan indikator kekumuhan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

PKB juga mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap pembangunan hunian baru di kawasan non-peruntukan seperti sempadan sungai guna mencegah munculnya titik kumuh baru, serta meminta ketegasan sanksi bagi pihak yang membangun tanpa memenuhi standar PSU.

Adapun pada Raperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Fraksi PKB menegaskan pentingnya prioritas terhadap produk petani lokal dalam pengadaan cadangan pangan.

“Raperda ini harus menjamin bahwa cadangan pangan benar-benar mengutamakan hasil produksi petani lokal, bukan hanya bergantung pada distributor luar daerah,” tegas Parmana.

PKB juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan yang memenuhi standar, serta memastikan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana.

Menutup pandangannya, dengan mengucapkan “Bismillahirrahmaanirrahiim” dan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB menyatakan siap membahas bersama pemerintah daerah kelima raperda tersebut demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara.(adm)