F-Demokrat Siap Bahas Raperda LKPj APBD 2025, Minta SiLPA Difokuskan untuk Kepentingan Masyarakat

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan siap membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, dengan sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk ke-11 kalinya, sekaligus mencatat adanya peningkatan realisasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, Jiham Nur menilai pemerintah daerah masih perlu memperkuat langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah.

Selain itu, Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap besarnya SiLPA APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan maupun desa, peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan sarana pendidikan, serta pemberian beasiswa sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Jiham Nur.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan mendukung distribusi hasil perkebunan maupun pertanian.

Mengakhiri penyampaiannya, Jiham Nur menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 dan siap melanjutkan pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai tahapan yang telah ditetapkan.(adm)