Rakor Pemdes se-Kalteng Bahas Enam Isu Strategis, Desa Harus Jadi Kekuatan Pembangunan

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H. Taufik Nugraha menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Palangka Raya memiliki arti penting dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Rakor yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran tersebut berlangsung di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026), dan diikuti kepala daerah, camat, kepala desa serta lurah se-Kalimantan Tengah.

Taufik mengatakan, berbagai penekanan yang disampaikan dalam rakor sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, terutama terkait efisiensi anggaran, kesiapsiagaan karhutla, pemberantasan narkoba, pemutakhiran data, tata kelola pertanahan, serta keamanan dan kerukunan masyarakat.

"Enam poin yang menjadi penekanan Gubernur sangat penting untuk diperhatikan bersama. Desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan, sehingga penguatan kapasitas aparatur dan tata kelolanya harus menjadi perhatian," ujar Taufik Nugraha, Jumat (7/8/2026).

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Barito Utara yang menyampaikan berbagai program pembangunan daerah dalam forum tersebut, termasuk 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas.

Menurut Taufik, program pembangunan akan berjalan optimal apabila terdapat koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Hal itu penting agar program yang dirancang di tingkat kabupaten dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Kita berharap 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas Barito Utara dapat terus dikawal sampai tingkat desa. Jangan sampai program hanya bagus di tingkat perencanaan, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal. Karena itu, koordinasi dengan kepala desa dan lurah sangat penting," katanya.

Terkait karhutla, Taufik memberikan dukungan terhadap langkah Pemkab Barito Utara yang telah menetapkan status siaga sejak 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ia menilai kesiapsiagaan tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan pemerintah desa, aparat keamanan dan masyarakat.

"Karhutla menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah daerah sudah menetapkan status siaga, tetapi pencegahan harus melibatkan sampai ke tingkat desa. Edukasi kepada masyarakat, pemantauan titik rawan dan respons cepat harus menjadi bagian dari upaya bersama," ujarnya.

Taufik juga menilai pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat merupakan hal penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan penyaluran berbagai program.

Ia berharap sinergi yang dibangun melalui Rakor Pemdes/Kelurahan se-Kalteng dapat menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan.

"Intinya, kita ingin desa semakin kuat, pemerintahan semakin akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kalau desa kuat, pembangunan daerah juga akan semakin kuat," pungkasnya. (adm)