PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, berharap enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang menjalani proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera diselesaikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya, Kamis (19/11/2026), menanggapi kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Ranperbup yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).
Ardianto menilai enam rancangan regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah, terutama karena materi yang diatur berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat.
Enam Ranperbup tersebut meliputi Wajib Belajar 13 Tahun, Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pelayanan Kesehatan di Luar Jaminan Kesehatan Nasional, perubahan Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pemberian santunan kematian dan santunan bagi ibu melahirkan, serta kedudukan dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
"Ini merupakan langkah positif yang patut kita dukung. Materi enam Ranperbup tersebut menyangkut sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, investasi, dan bantuan sosial," ungkapnya.
Ia mengatakan, proses harmonisasi perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menyempurnakan substansi setiap rancangan peraturan, sehingga tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga tepat sasaran dan mudah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Ardianto juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek kebermanfaatan dalam penyusunan setiap regulasi. Menurutnya, peraturan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.
"Kita berharap seluruh Ranperbup ini nantinya dapat diselesaikan sesuai target. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana aturan tersebut bisa diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan enam Ranperbup tersebut dapat mempersiapkan pelaksanaan regulasi dengan baik setelah nantinya ditetapkan, termasuk dalam hal koordinasi, kesiapan sumber daya, serta pengawasan pelaksanaannya.
Dengan adanya regulasi yang berkualitas dan memiliki landasan hukum yang kuat, Ardianto optimistis penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.(adm)
Copyright © 2020 Pelita Kalteng All rights reserved. | Redaksi | Pedoman Media Cyber | Disclimer