Pj Bupati Barito Utara Harapkan Perlindungan Jaminan Sosial Dapat Terus Berkelanjutan

Pelita Kalteng, Muara Teweh – Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis secara resmi membuk rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Nakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara dimana yang berlangsung di ruang rapat Lantai 1 Setda setempat pada Kamis (18/01).

Pada rapat ini turut dihadiri oleh Pj. Sekda Barito Utara, Asisten I Sekda, Ketua DPRD Barito Utara, unsur SKPD, Camat se-Kabupaten Barito Utara, Pimpinan Cabang BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara, dan undangan terkait lainnya.

Pada laporan Kepala Dinas Nakertranskop UKM, H. Mastur, S.E., M.M menyampaikan, pada kegiatan yang dilaksanakan ini ialah untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023 dan rencana keberlanjutan aksi di tahun 2024.

Sementara itu pada sambutan Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengalokasikan anggaran tahun 2023 untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT RW, pengelola rumah ibadah dan di perubahan anggaran daerah tahun 2023 untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang. Demikian juga di tahun 2024 dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Ad Hoc Panitia Pemilu KPU.

“Harapan kami, kedepannya program perlindungan jaminan sosial bisa terus berkelanjutan dan dapat melindungi seluruh pekerja rentan di Barito Utara secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat. Karena, tidak akan ada keadilan sosial tanpa adanya jaminan sosial.” Harap Pj Bupati. (Adm/Diskominfosandi2024)