Patih Herman AB Minta Pemkab Segera Atasi Kekurangan Tenaga Kesehatan di Pustu Desa

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera mengambil langkah dalam mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil.

Hal tersebut disampaikan Patih Herman AB usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Muara Teweh di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (26/5/2026).

Menurut legislator yang akrab disapa Atink tersebut, keberadaan tenaga kesehatan di tingkat desa memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

“Pemerintah daerah perlu segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan di Pustu desa agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan dengan baik dan maksimal,” ujar Patih Herman AB.

Ia mengatakan, masyarakat di desa masih sangat bergantung pada fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan dasar, sehingga keberadaan petugas kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena masyarakat desa membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah dijangkau,” katanya.

Patih Herman AB juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara, termasuk memastikan seluruh Pustu dapat beroperasi secara optimal dengan dukungan tenaga medis dan fasilitas yang memadai.

“Kami berharap dinas terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas kesehatan di desa-desa, terutama yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan,” tambahnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pedesaan agar masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.(adm)