Persoalan Sosial dan Investasi di Barito Utara Perlu Diselesaikan Secara Komprehensif

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menilai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk yang ramai diperbincangkan di media sosial, perlu disikapi secara bijaksana dan diselesaikan melalui pendekatan yang komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Rayadi di Muara Teweh, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial kerap memunculkan persepsi yang dapat menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luar mengenai kondisi di Kabupaten Barito Utara.

"Ketika muncul narasi di media sosial seolah-olah terjadi saling caplok atau saling menindas, tentu masyarakat luar akan bertanya-tanya mengenai kondisi yang sebenarnya, termasuk bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut," ujar Rayadi.

Ia mengatakan penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan pada tingkat masyarakat atau skala mikro, tetapi juga memerlukan kebijakan pada tingkat menengah dan makro agar mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Menurut Rayadi, sejumlah persoalan yang sering muncul berkaitan dengan tata batas wilayah, pendapatan daerah, hingga pemberdayaan masyarakat, baik bagi masyarakat umum maupun kelompok yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk berkembang.

Ia menilai seluruh pemangku kepentingan perlu membangun persatuan dan saling mengakomodasi kepentingan secara adil agar iklim investasi tetap kondusif dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

"Semua pihak harus bersatu dan terakomodasi sehingga investasi dapat berjalan dengan baik, sementara masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan," katanya.

Rayadi menambahkan, beberapa langkah yang dapat menjadi perhatian bersama antara lain optimalisasi transfer bagi hasil dan pendapatan daerah, pemberian tali asih secara maksimal sesuai ketentuan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta penguatan kemitraan masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa bagi perusahaan yang beroperasi di daerah.(adm)