F-AR Dorong Penguatan PAD dan Optimalisasi Belanja untuk Pemerataan Pembangunan

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun tingginya realisasi pendapatan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.

Dalam penyampaiannya, Hasrat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini WTP dari BPK RI serta realisasi pendapatan daerah yang melampaui target.

Namun demikian, Fraksi Aspirasi Rakyat mengingatkan agar pemerintah daerah terus memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan aset, peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, serta mendorong investasi yang mampu memperluas basis ekonomi daerah.

Fraksi juga memberikan perhatian terhadap efektivitas belanja daerah yang belum mencapai target. Menurut Hasrat, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kualitas perencanaan, koordinasi antarperangkat daerah, dan pelaksanaan program semakin baik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Selain itu, Fraksi Aspirasi Rakyat meminta penjelasan mengenai besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya sisa anggaran tersebut, sehingga dapat menjadi dasar penyempurnaan perencanaan APBD pada tahun berikutnya.

Dalam sektor pembangunan, Fraksi Aspirasi Rakyat mendorong pemerintah daerah memprioritaskan belanja modal pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan sarana penunjang ekonomi masyarakat.

"Keberhasilan APBD harus tercermin dari meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, kesejahteraan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah," kata Hasrat.

Fraksi Aspirasi Rakyat juga mengajak pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Di akhir pemandangan umum, Fraksi Aspirasi Rakyat menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(adm)