Hasrat Minta Program Penanggulangan Kemiskinan di Barut Tepat Sasaran dan Terukur

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat, menekankan pentingnya ketepatan sasaran, validitas data, dan pengawasan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar anggaran pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi kegiatan entry meeting Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula C Setda Barito Utara, Selasa (13/10/2026).

Hasrat mengatakan, penanggulangan kemiskinan merupakan persoalan yang membutuhkan pendekatan terpadu. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa berbagai program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah saling mendukung dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar perlu diselaraskan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh akses terhadap program pemerintah, sehingga bantuan dan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan perubahan bagi kehidupan mereka,” demikian draf pernyataan Hasrat.

Ia menilai, data yang akurat menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program. Pendataan yang baik akan membantu pemerintah mengetahui kondisi masyarakat, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian, serta menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Karena itu, ia berharap setiap perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, termasuk kesesuaian antara perencanaan, anggaran, realisasi kegiatan, dan hasil yang dicapai.

Hasrat juga menyebut keterlibatan BPKP dalam evaluasi program pembangunan sebagai kesempatan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui evaluasi yang terarah, berbagai kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan penyerapan anggaran, tetapi juga melalui indikator hasil yang relevan, seperti peningkatan akses pelayanan dasar, berkembangnya usaha masyarakat, bertambahnya kesempatan kerja, dan membaiknya kondisi kesejahteraan keluarga.

Selain itu, menurutnya, program penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Daerah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, perdagangan, atau usaha mikro dan kecil dapat didorong melalui program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Program pembangunan harus memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas. Setelah dilaksanakan, perlu dievaluasi apakah manfaatnya sudah dirasakan masyarakat atau masih ada kelompok yang membutuhkan perhatian lebih lanjut,” demikian draf pernyataannya.

Hasrat berharap hasil evaluasi dan koordinasi bersama BPKP dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Utara, khususnya untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah agar memperkuat komunikasi dan tanggung jawab bersama, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dengan perencanaan yang matang, data yang valid, serta pengawasan yang berkelanjutan, upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara diharapkan semakin terarah dan mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. (adm)