DPRD Soroti Kabut Asap dan Evaluasi Penyerapan MBG di Barito Utara

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap dampak kabut asap yang mulai memburuk sejak awal Agustus 2026. Selain mengganggu kualitas udara dan jarak pandang, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Hal itu disampaikan Hj Nety Herawati di ruang Komisi I DPRD Barito Utara, Kamis (20/8/2026). Ia mengatakan kondisi udara saat ini sudah tidak sebaik biasanya sehingga diperlukan langkah antisipasi, khususnya di lingkungan pendidikan.

“Kita saat ini tidak lagi bisa menghirup udara yang bersih, jarak pandang juga tidak terlalu jauh karena diakibatkan kabut,” katanya.

Ia menduga kabut asap yang menyelimuti Barito Utara tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat. Asap tersebut bisa saja berasal dari wilayah kabupaten tetangga dan terbawa angin ke Barito Utara.

Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, Hj Nety meminta Dinas Pendidikan segera mengingatkan sekolah-sekolah agar meningkatkan perlindungan terhadap peserta didik. Penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan ketika kualitas udara memburuk.

Ia juga mengingatkan sekolah agar memperketat pengawasan terhadap jajanan yang dijual di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu memastikan pedagang dan makanan yang dijual memenuhi aspek kebersihan dan kesehatan.

“Untuk makanan di sekolah juga harus diseleksi. Jangan sampai anak-anak sembarangan jajan sehingga menimbulkan penyakit seperti muntaber atau sakit perut,” ujarnya.

Selain kabut asap, Komisi I DPRD Barito Utara juga menerima sejumlah laporan mengenai rendahnya penyerapan program MBG di sekolah-sekolah yang sudah menerima program tersebut.

Hj Nety menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima, makanan MBG di sejumlah sekolah hanya terserap sekitar 40 hingga 50 persen. Kondisi itu, menurutnya, perlu segera dievaluasi karena tujuan utama program MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi dan mendukung kecerdasan anak bangsa.

“Banyak laporan yang kami terima, penyerapan MBG hanya sekitar 40 sampai 50 persen. Ada anak yang tidak selera dengan masakan yang diberikan, kemudian menunya itu-itu saja dan tidak sesuai dengan selera anak-anak yang memang berbeda-beda,” jelasnya.

Ia menilai evaluasi tidak berarti menolak program MBG. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar program pemerintah pusat tersebut dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik.

Komisi I DPRD Barito Utara, lanjutnya, mendukung penuh pelaksanaan MBG. Namun, pemerintah perlu memastikan makanan yang disediakan tidak hanya sampai di sekolah, tetapi juga benar-benar dikonsumsi oleh anak-anak.

“Kita mendukung sepenuhnya. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah manfaat dari apa yang kita berikan, apakah memang bisa dinikmati atau diserap oleh masyarakat secara maksimal,” tegas Hj Nety.

Ia juga berharap pemerintah mempercepat pemerataan MBG hingga ke sekolah-sekolah di wilayah pedesaan. Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan, pihaknya masih menemukan sejumlah sekolah di desa yang belum mendapatkan program tersebut.

“Yang membutuhkan makanan seperti itu juga ada di desa. Jangan hanya sekolah di kota yang mendapatkan MBG, karena di desa pun anak-anak kita sangat membutuhkan pemenuhan gizi,” pungkasnya.(adm)