Kapolres Barito Utara Dorong Perusahaan Perkuat Penanganan Karhutla

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).

Irnanda mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi. Kondisi lahan, khususnya kawasan gambut, membuat api sulit dipadamkan dan berpotensi menjalar sehingga membutuhkan dukungan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor.

Ia membagikan pengalamannya saat bertugas sebagai Kabaops di Bengkalis, Riau, yang memiliki karakteristik kawasan gambut dan menghadapi persoalan karhutla.

“Dulu kami pernah menjadi Kabaops di Bengkalis, Riau, pada musim-musim karhutla. Hampir sama, kawasannya gambut. Bahkan kedalamannya bisa sampai satu meter lebih,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai upaya pemadaman dapat dilakukan, tetapi kondisi cuaca tetap sangat menentukan. Hujan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu memadamkan api di lahan gambut.

“Memang solusi paling utama itu sebenarnya hujan. Namun upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi api agar tidak menjalar ke mana-mana harus terus dilakukan,” katanya.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada personel gabungan dan masyarakat yang telah bekerja keras menangani karhutla di lapangan. Ia menilai pengabdian tersebut tidak mudah karena membutuhkan waktu, tenaga dan bahkan mengorbankan kesehatan.

“Saya sangat mengapresiasi pengorbanan itu, karena tidak semua orang mau dan bisa turun ke lapangan. Pengorbanannya lahir dan batin, jarang pulang, bahkan mengorbankan kesehatan. Ini suatu pengabdian yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan, Irnanda menilai keberadaan posko terpadu sangat penting. Posko harus mampu menjadi pusat koordinasi sekaligus tempat melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan karhutla setiap hari.

“Posko ini penting. Di situ sebagai sarana koordinasi dan konsultasi, tindakan apa yang kita ambil pada hari itu. Setiap hari data harus dianalisis,” jelasnya.

Ia juga meminta data titik api yang diperoleh melalui aplikasi pemantauan seperti SiPongi tidak langsung dijadikan satu-satunya dasar tindakan. Data tersebut perlu diverifikasi oleh petugas di lapangan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui.

“Kalau kita hanya berpatokan pada aplikasi SiPongi, itu sebagai pendukung. Namun data harus di-cross-check oleh anggota yang ada di posko, sehingga data real di lapangan bisa kita ketahui,” tegasnya.

Menurut Irnanda, posko terpadu idealnya dibangun secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Dengan sistem tersebut, informasi dari lapangan dapat dikompilasi secara cepat dan menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Selain itu, Kapolres mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan perusahaan dalam penanganan karhutla. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara dinilai memiliki sumber daya yang dapat membantu, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pemadaman.

Ia menyarankan pemerintah daerah menyampaikan surat kepada perusahaan agar dukungan terhadap penanganan karhutla dapat dilakukan secara terkoordinasi, terutama untuk wilayah yang berada di sekitar area operasional perusahaan.

Irnanda berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan perusahaan dapat terus diperkuat.

Dengan koordinasi yang baik serta dukungan peralatan dan data lapangan yang akurat, respons terhadap titik api diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko meluasnya karhutla dapat diminimalkan.(adm)