Kabut Asap Ganggu Sekolah, DPRD Barut Minta Edukasi Pembukaan Lahan Diperkuat

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Barito Utara mendapat perhatian serius DPRD setempat, terutama terkait dampaknya terhadap aktivitas pendidikan dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara H. Taufik Nugraha, H. Nurul Anwar dan Hj. Nety Herawati dalam rakor penanggulangan karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).

Hj. Nety Herawati mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin pekat telah memunculkan banyak keluhan dari orang tua siswa. Mereka mempertanyakan kebijakan kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi udara yang kurang mendukung.

“Hari ini kami banyak menerima WhatsApp dan telepon, kenapa anak-anak tidak diberlakukan libur sekolah,” ungkapnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak kabut asap. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar dapat dilakukan dari rumah.

“Kami minta penegasannya kepada Dinas Pendidikan bisa memberikan surat ataupun arahan kepada sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap yang sangat pekat,” katanya.

Selain dampak terhadap pendidikan, Hj. Nety Herawati menilai pencegahan karhutla harus diperkuat dari sisi edukasi masyarakat. Menurutnya, Dinas Pertanian melalui tenaga penyuluh dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa cara membakar.

“Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluhnya memberikan edukasi kepada mereka yang ingin membuat kebun sawit ataupun kebun lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, H. Nurul Anwar menegaskan bahwa penanggulangan karhutla harus berjalan dalam dua sisi, yakni menangani kebakaran yang sudah terjadi sekaligus melakukan pencegahan agar api tidak semakin meluas.

“Ada dua hal yang hari ini patut kita catat bahwa ada penanganan dan ada pencegahan. Penanganan bagaimana kita menangani supaya ini tidak merambah terlalu besar,” katanya.

Ia menilai kondisi kabut asap saat ini sudah cukup luar biasa sehingga membutuhkan dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai. H. Nurul Anwar menyoroti ketersediaan belanja tidak terduga (BTT) yang menurutnya masih perlu diperkuat.

“Saya masih ingat bahwa belanja tak terduga kita kurang lebih sisa Rp10 miliar. Kalau bisa ini ditambah anggarannya,” ujarnya.

DPRD, lanjutnya, siap mendukung pemerintah daerah apabila diperlukan tambahan anggaran untuk kepentingan penanganan kabut asap dan karhutla.

“Pada intinya DPRD siap mendukung tambahan anggaran yang sekiranya kepentingannya untuk penanganan asap,” tegasnya.

Senada dengan itu, H. Taufik Nugraha menegaskan DPRD siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam penanganan karhutla, termasuk pemenuhan kebutuhan yang diperlukan petugas di lapangan.

“Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Ia menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, DPRD, perusahaan dan masyarakat harus terus diperkuat agar kebakaran dapat dikendalikan.

Ketiga anggota DPRD tersebut sepakat bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemadaman, pencegahan, penguatan anggaran hingga edukasi kepada masyarakat.

“Kami DPRD Kabupaten Barito Utara sebagai anggota sangat mendukung apa yang kita rencanakan hari ini,” pungkas Hj. Nety Herawati.(adm)