Bupati: Perubahan APBD 2026 Diarahkan untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Barito Utara

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, terutama percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T. saat menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026 pada Rapat Paripurna I di Gedung DPRD Barito Utara, Rabu (12/8/2026).

Bupati menjelaskan, perubahan APBD diperlukan karena terjadi ketidaksesuaian antara perkembangan aktual dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD murni 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran agar program prioritas tetap dapat dilaksanakan secara efektif.

“Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 juga merupakan dasar untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Shalahuddin.

Dalam rancangan perubahan PPAS, pendapatan daerah Barito Utara mengalami penyesuaian dari Rp3,295 triliun menjadi Rp3,261 triliun, atau berkurang Rp34,012 miliar. Kendati demikian, PAD mengalami peningkatan sebesar Rp3 miliar, dari Rp170,540 miliar menjadi Rp173,540 miliar.

Sementara belanja daerah mengalami peningkatan cukup besar, dari Rp3,470 triliun pada APBD murni menjadi Rp4,382 triliun dalam rancangan perubahan PPAS. Angka tersebut meningkat Rp911,732 miliar atau 26,27 persen.

Peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal yang naik dari Rp1,480 triliun menjadi Rp2,161 triliun atau bertambah Rp680,931 miliar. Kenaikan belanja modal ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Shalahuddin menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati pelaksanaan kegiatan tahun jamak untuk pembangunan jalan dan jembatan yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran.

“Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan tahun jamak,” tegasnya.

Menurutnya, komitmen pembiayaan kegiatan multi-tahun tersebut telah diperhitungkan dalam alokasi anggaran tahun 2026 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja modal.

Bupati menilai, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan bagian penting dalam mendorong konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengalokasian anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Selain belanja modal, belanja operasi dalam rancangan perubahan PPAS juga mengalami peningkatan sebesar Rp270,813 miliar menjadi Rp1,901 triliun. Sementara belanja tidak terduga tetap sebesar Rp9,150 miliar dan belanja transfer mengalami penyesuaian menjadi Rp310,960 miliar.

Untuk menutup kebutuhan anggaran, pembiayaan daerah memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Dari total SiLPA sebesar Rp2,011 triliun, pembiayaan yang dapat digunakan dalam rancangan perubahan PPAS 2026 sebesar Rp1,700 triliun karena sebagian SiLPA merupakan anggaran earmarked yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah pusat.

Bupati berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung efektif sehingga proses perubahan APBD 2026 segera diselesaikan.

“Saya berharap kita dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS ini hingga tersusunnya rancangan perubahan APBD Tahun 2026,” pungkas Shalahuddin.

Ia berharap persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat segera dicapai agar berbagai program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur, dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.(adm)