Bupati Shalahuddin Dorong Kemandirian Fiskal dan Pemerataan Pembangunan Barito Utara

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam arah kebijakan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati Barito Utara H Shalahuddin menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Barito Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (14/9/2026) di Gedung DPRD setempat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara H Beny Siswanto dan dihadiri Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, Wakil Ketua II Hj Henny Rosgiaty Rusli, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekda Muhlis, unsur FKPD, anggota DPRD, asisten Sekda, kepala OPD dan undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan inovasi untuk menggali berbagai potensi sumber pendapatan asli daerah. Langkah tersebut dilakukan agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat secara bertahap dapat dikurangi.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menggali potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat berangsur dikurangi,” ujar H Shalahuddin.

Selain sektor pendapatan, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata. Menurut Bupati, penguatan pariwisata dilakukan melalui pelatihan bagi pelaku pariwisata lokal, pembangunan infrastruktur menuju destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat setempat dan peningkatan kualitas pelayanan.

Penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing juga menjadi perhatian, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan pariwisata tetap akan memperhatikan kelestarian lingkungan serta budaya dan sosial masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan sarana dan prasarana agar pemerataan pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

“Perencanaan pembangunan infrastruktur akan didasarkan pada analisis manfaat dan biaya serta disertai penguatan aspek pemeliharaan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati menegaskan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, target terukur dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, seluruh masukan, kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan perencanaan dan penganggaran.

“Kami berharap sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin dengan baik, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Bupati berharap seluruh proses pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin memperkuat pembangunan menuju Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera dan berkeadilan.(adm)