Kadisdik Barut Tekankan Ketertiban Administrasi dan Pelaporan BOSP Reguler

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH - Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, kepada Kepala Sekolah, Bendahara  BOS dan lainnya dalam pengelolaan dana tersebut diutamakan ketertiban administrasi dan pelaporan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau BOS Reguler.

“Setiap kali ada audit, baik oleh BPK maupun Inspektorat, yang selalu menjadi momok di tingkat kabupaten adalah persoalan pelaporan dana BOS. Hampir setiap tahun persoalan ini kembali muncul,” ujar Kadisdik Syahmiluddin saat membuka kegiatan sosialisasi Dana BOSP Reguler lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Aula Gedung Balai Antang, Sabtu (14/2/2026).

Ia meminta tim manajemen BOS dan seluruh kepala sekolah agar tidak menganggap remeh persoalan administrasi. Menurutnya, kesalahan laporan, keterlambatan penyampaian dokumen, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan dapat berdampak luas terhadap opini keuangan daerah.

Syahmiluddin mengingatkan bahwa Kabupaten Barito Utara pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan hingga sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pada tahun 2025, opini tersebut turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Ini harus menjadi perhatian serius. Dan ini bukan hanya tanggung jawab satu OPD, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kunci perbaikan laporan dan pertanggungjawaban dana BOS berada pada kepala sekolah dan bendahara BOS di masing-masing satuan pendidikan. Meski demikian, ia mengapresiasi tim manajemen BOS yang tetap menjaga etika dengan tidak mempublikasikan nama sekolah bermasalah secara terbuka.

“Ada saatnya kita mentolerir, tetapi ada saatnya pula kita harus tegas. Tanpa aturan yang dipatuhi bersama, sulit bagi kita mewujudkan agenda besar pendidikan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji guru paruh waktu atau tenaga honorer yang sempat dikeluhkan. Berdasarkan penelusuran, sebagian keterlambatan terjadi karena persyaratan administrasi belum lengkap.

“Saya sudah sampaikan, yang sudah siap dahulukan. Yang belum lengkap, segera melengkapi. Kita tidak bisa menunggu semuanya tuntas baru diproses,” ujarnya.

Syahmiluddin mengajak seluruh jajaran untuk melakukan introspeksi dan memastikan kelengkapan administrasi masing-masing. Menurutnya, kelalaian administrasi dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan orang lain.

Ia juga menyampaikan empatinya terhadap tenaga honorer, mengingat dirinya pernah mengalami keterlambatan pembayaran hingga enam bulan pada awal masa tugasnya.

“Saya tahu bagaimana rasanya. Pedih, perih. Jangan sampai ketika kita sudah memiliki jabatan dan kewenangan, justru kita mengulangi hal-hal yang seharusnya bisa kita cegah,” tegasnya.

Melalui sosialisasi tersebut, ia berharap pengelolaan dana BOSP Reguler di Kabupaten Barito Utara semakin tertib, akuntabel, serta mampu menjaga kepercayaan publik dan dukungan anggaran demi peningkatan mutu pendidikan daerah.(adm)