Cegah Karhutla, Bupati Barito Utara Instruksikan Pengawasan Diperketat

PELITAKALTENG, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/399/2026 Tahun 2026.

Surat keputusan tersebut ditetapkan di Muara Teweh pada 12 Agustus 2026 dan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah hingga pemerintahan desa untuk meningkatkan langkah pencegahan dan pengawasan di wilayah masing-masing.

Bupati Barito Utara H Shalahuddin, Sabtu (15/8/2026), meminta seluruh jajaran pemerintahan bersama masyarakat tidak menganggap remeh potensi karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan di lapangan. Saya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, termasuk membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Shalahuddin.

Ia meminta camat, lurah, kepala desa, UPT dinas dan satuan pendidikan untuk segera menyampaikan imbauan tersebut kepada masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah meluasnya karhutla. Setiap warga diminta segera melaporkan apabila melihat titik api, asap atau indikasi kebakaran agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas.

“Kalau ada titik panas atau melihat adanya api dan asap, segera laporkan. Jangan menunggu sampai kebakaran meluas. Kecepatan informasi sangat penting dalam penanganan karhutla,” tegasnya.

Pemkab Barito Utara juga menginstruksikan agar dilakukan edukasi mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan di sekolah-sekolah. Sementara kelompok masyarakat peduli api, relawan dan masyarakat lainnya diharapkan ikut berperan dalam pemantauan serta penanganan karhutla.

Shalahuddin menegaskan, larangan pembakaran hutan dan lahan harus dipatuhi seluruh masyarakat. Setiap pihak yang melakukan pembakaran akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat, kita berharap Barito Utara dapat terhindar dari bencana karhutla yang lebih besar,” pungkasnya.(adm)